Techmarketbizz.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memperkuat pendataan dan penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.
Langkah ini menyusul meningkatnya jumlah WNI yang mendatangi KBRI setelah keluar dari jaringan penipuan daring di berbagai wilayah Kamboja. Menurut keterangan resmi KBRI pada Kamis (22/1), pemerintah menekankan perlindungan maksimal bagi WNI rentan.
Sejak 16 Januari, pemerintah Kamboja mengintensifkan operasi pemberantasan penipuan daring. Operasi tersebut membubarkan sejumlah lokasi sindikat, sehingga ribuan warga asing, termasuk WNI, meninggalkan tempat-tempat operasi ilegal tersebut.
Hingga 21 Januari, tercatat 1.726 WNI telah mendatangi KBRI untuk mendapatkan bantuan. KBRI melakukan wawancara dan asesmen untuk mengidentifikasi indikasi korban TPPO serta memastikan perlindungan dan pemulangan sesuai ketentuan hukum.
Baca juga: “TNI AL Cegah Peredaran 25 Ton Biji Timah Ilegal di Bangka”
Fasilitas dan Perlindungan WNI
Selain pendataan, KBRI memberikan perhatian khusus kepada WNI rentan. Fasilitas yang disediakan termasuk layanan kesehatan, penginapan sementara, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI tanpa dokumen perjalanan.
Pada Rabu (21/1), Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, bertemu langsung dengan sekitar 100 WNI di sekitar KBRI. Ia mendengarkan pengalaman mereka dan menjelaskan langkah-langkah pelindungan serta fasilitas pemerintah yang tersedia.
Santo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI, khususnya mereka yang terindikasi menjadi korban TPPO. “Kami memastikan semua WNI terdampak mendapatkan perlindungan maksimal dan pemulangan yang aman,” ujarnya.
Koordinasi dengan Otoritas Kamboja
KBRI juga melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja. Santo bertemu Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, dan Senior Minister Chhay Sinarith, Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring (CCOS).
Koordinasi ini bertujuan mempercepat proses deportasi WNI, termasuk keringanan prosedur keimigrasian. Pemerintah Kamboja memberi komitmen percepatan pemulangan dan kemudahan administrasi bagi WNI terdampak TPPO.
Selain itu, KBRI memfasilitasi komunikasi WNI dengan keluarga di Indonesia dan menyediakan penginapan sementara selama proses pemulangan berlangsung.
Dampak dan Konteks TPPO di Kamboja
Kasus TPPO yang berkaitan dengan jaringan penipuan daring semakin meningkat di wilayah Asia Tenggara. KBRI menekankan pentingnya pemantauan dan perlindungan hukum untuk mencegah WNI menjadi korban lebih lanjut.
Menurut data internasional, penipuan daring seringkali melibatkan pemanfaatan korban secara paksa untuk bekerja di lokasi ilegal atau menjadi bagian sindikat, sehingga koordinasi lintas negara menjadi kunci perlindungan korban.
KBRI Phnom Penh akan terus memantau perkembangan situasi TPPO di Kamboja. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memberikan perlindungan penuh dan penanganan kekonsuleran sesuai hukum nasional dan internasional.
Langkah-langkah yang dilakukan, termasuk pendataan, asesmen, pelayanan kesehatan, SPLP, dan koordinasi dengan otoritas lokal, menunjukkan upaya terpadu untuk melindungi WNI. Ke depan, pemantauan dan edukasi bagi WNI terkait risiko TPPO di luar negeri tetap menjadi prioritas.
Baca juga: “Diduga Jadi Korban TPPO, BP3MI Sultra Sebut TKW Eka Arwati Berangkat ke Oman Secara Ilegal”
Leave a Reply