Kepala OIKN Basuki Laporkan Progres IKN ke Kemensetneg
techmarketbizz – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto di Jakarta, Jumat (3/10/2025). Pertemuan berlangsung di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, dan membahas percepatan pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia.
Dalam kunjungan itu, Basuki melaporkan progres pembangunan kawasan inti IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laporan ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Nusantara.
Baca Juga: “Polda Metro Temui Keluarga Arya Daru Bahas Barang Bukti“
“Hari ini saya berkunjung ke Kemensetneg dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara,” tulis Basuki di akun Instagram pribadinya.
Ia juga menyampaikan rencana program pembangunan 2026–2028. Fokus utamanya adalah penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Fokus Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Basuki menegaskan bahwa koordinasi erat dengan Kemensetneg menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pemindahan ibu kota. Ia optimistis Nusantara dapat berfungsi penuh sebagai pusat politik Indonesia pada 2028.
“Dengan koordinasi erat bersama Kemensetneg, kami optimis Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik modern dan inklusif,” ujar Basuki.
Pemerintah menargetkan kawasan legislatif dan yudikatif selesai sebelum 2028. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan percepatan pembangunan agar sistem pemerintahan berjalan lengkap di ibu kota baru.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menegaskan rencana pemindahan pusat pemerintahan tetap sesuai jadwal. Nusantara ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Perpres 79/2025 Jadi Landasan Percepatan IKN
Perpres terbaru ini memperbarui aturan sebelumnya dan menyesuaikan dengan amanat APBN 2025. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di lahan 800 hingga 850 hektare.
Komposisi pembangunan terdiri dari 20% perkantoran, 50% hunian terjangkau, dan 50% prasarana pendukung. Pemerintah menargetkan indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74.
Dalam dokumen lampiran, pemerintah menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur inti. Ini termasuk perkantoran pemerintahan, gedung legislatif, hingga fasilitas yudikatif sebagai simbol ibu kota politik.
Pembangunan Tetap Berjalan Normal Pascakebakaran Hunian
Di tengah progres pembangunan, sempat terjadi kebakaran di hunian pekerja IKN pada Rabu (1/10/2025). Api melanda Tower 14 Hunian Pekerja Konstruksi Site 1A, Nusa Indah.
Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka. Semua pekerja selamat dan telah dipindahkan ke hunian lain.
“Kami tegaskan tidak ada korban jiwa. Pekerja sudah dipindahkan, pembangunan tetap berjalan normal,” kata Troy.
Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar dua jam. Investigasi penyebab kebakaran masih menunggu hasil forensik kepolisian.
Meski terjadi insiden, OIKN memastikan pembangunan tidak terhambat. Pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan infrastruktur sesuai target waktu yang ditetapkan Presiden Prabowo.
Baca Juga: “Keluarga Santri Korban Musala Al Khoziny Tolak Santunan“
Leave a Reply