techmarketbizz.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima unit mobil terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyitaan dilakukan di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta, awal pekan ini.
Kronologi Penyitaan Mobil dan Dugaan Korupsi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa mobil-mobil tersebut diduga dibeli dari uang hasil tindak pidana korupsi. “Mobil-mobil ini juga diduga digunakan untuk kegiatan operasional oleh oknum terkait, baik dalam proses kepabeanan maupun cukai,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Lima kendaraan itu kini diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan lanjutan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Tersangka dan Peran Mereka dalam Kasus
Dari OTT tersebut, enam orang dari 17 yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan atau KW. Mereka adalah:
- Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026.
- Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
- Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai.
- John Field (JF), pemilik Blueray Cargo.
- Andri (AND), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
- Dedy Kurniawan (DK), Manajer Operasional Blueray Cargo.
Pada 26 Februari 2026, KPK menambahkan Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, sebagai tersangka baru.
Barang Bukti Tambahan dan Pendalaman Kasus
Selain mobil, KPK juga menyita Rp5,19 miliar dalam lima koper dari rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Uang ini diduga berasal dari kegiatan kepabeanan dan cukai yang disalahgunakan. Pendalaman kasus mencakup dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, yang kemungkinan melibatkan transaksi impor dan administrasi kepabeanan.
Dampak dan Upaya Penegakan Hukum
Penyitaan lima mobil dan uang tunai ini menegaskan langkah tegas KPK dalam menindak dugaan korupsi di sektor strategis. Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan lembaga vital dalam penerimaan negara, sehingga pengawasan terhadap praktik ilegal menjadi prioritas.
Para tersangka kini menghadapi proses hukum yang berlanjut. Penegakan hukum ini juga menjadi sinyal bagi lembaga pemerintah lain agar memperketat pengawasan internal dan prosedur administrasi.
Kutipan Referensi dari KPK
Budi Prasetyo menegaskan: “Semua barang bukti akan dianalisis secara menyeluruh. KPK berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama terkait kepabeanan dan cukai.
Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas di instansi pemerintah, terutama dalam sektor yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Penyitaan mobil dan uang tunai adalah langkah awal, namun proses hukum terhadap tersangka akan menentukan efektivitas pencegahan korupsi.
KPK juga menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan digitalisasi administrasi kepabeanan. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko korupsi di masa mendatang.
Leave a Reply