techmarketbizz.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) Gaza jika lembaga itu gagal membantu kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 160 kiai dan ulama pada acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (5/3/2026).
BoP merupakan lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Tujuan awal Indonesia bergabung adalah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari pendudukan Zionis Israel.
Komitmen Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis, menyampaikan Presiden Prabowo menegaskan tujuan utama Indonesia di BoP adalah kemerdekaan Palestina. Cholil menjelaskan, jika tujuan tersebut tidak tercapai, Indonesia tidak ragu untuk keluar dari keanggotaan.
“Soal BoP, beliau bertekad tujuannya untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak tercapai, Beliau siap mundur,” kata Cholil Nafis.
“Janjinya, kalau saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur. Semua langkah dilakukan untuk Palestina,” tambah Cholil.
Pernyataan ini menegaskan sikap tegas Presiden Prabowo dalam menjaga kepentingan nasional dan solidaritas terhadap Palestina.
Evaluasi Efektivitas BoP
Cholil Nafis juga menilai BoP saat ini tidak lagi efektif sebagai alat perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Menurutnya, penggagas BoP tidak memberikan komitmen jelas dan sering tidak berpihak pada perdamaian.
“Kami melihat BoP tidak efektif karena penggagasnya tidak memberikan gambaran baik dan tidak memihak perdamaian,” ujar Cholil.
Ia menambahkan, Indonesia sebaiknya fokus pada organisasi multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung Palestina.
Pernyataan Sebelumnya dan Latar Belakang
Opsi keluar BoP bukan kali pertama disampaikan Presiden Prabowo. Pada 3 Februari 2026, ia menegaskan sikap serupa di hadapan para kiai dan ulama di Istana. Hal ini menunjukkan konsistensi dan fokus pemerintah Indonesia dalam diplomasi pro-Palestina.
BoP, meski berstatus internasional, dipandang tidak selalu mendukung kepentingan rakyat Palestina secara nyata. Dalam konteks geopolitik saat ini, posisi Indonesia di lembaga internasional sering dipengaruhi oleh dinamika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel.
Pandangan Strategis dan Langkah Ke Depan
Keputusan Indonesia mempertimbangkan keluar dari BoP menunjukkan pendekatan pragmatis dalam diplomasi. Fokus pada OKI dan PBB dinilai lebih realistis untuk mencapai dukungan nyata bagi kemerdekaan Palestina.
Menurut data PBB, lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat masih hidup dalam kondisi sulit akibat konflik berkepanjangan. Langkah Indonesia yang strategis dalam forum internasional diharapkan dapat mendorong solusi politik dan kemanusiaan yang lebih efektif.
“Keanggotaan Indonesia di BoP harus selaras dengan kepentingan Palestina. Jika tidak, keputusan mundur adalah langkah logis,” kata Cholil.
Ke depannya, pemerintah Indonesia kemungkinan akan meninjau efektivitas setiap lembaga internasional yang diikuti, memastikan diplomasi selalu menempatkan kepentingan rakyat dan prinsip kemerdekaan sebagai prioritas.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina melalui sikap tegas terkait BoP. Janji keluar dari lembaga internasional ini menunjukkan konsistensi politik luar negeri dan fokus pada tujuan yang jelas. Keputusan ini menekankan perlunya strategi diplomasi yang realistis dan berbasis kepentingan nasional serta solidaritas global.
Leave a Reply