KPK Soroti Pentingnya Pencegahan dalam Pemberantasan Korupsi
techmarketbizz – Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dalam momentum tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan evaluasi sekaligus masukan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah. KPK menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus memperkuat aspek pencegahan, pendidikan, serta koordinasi antarlembaga.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaganya sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem integritas nasional. “Sebagaimana komitmen Bapak Presiden dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK menerjemahkannya tidak hanya melalui upaya penindakan, tapi juga pencegahan dan pendidikan,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Baca Juga”Bupati Banyumas Ungkap Kronologi Namanya Dicatut“
Menurut Budi, KPK selama setahun terakhir telah aktif mendorong instansi pemerintah memperbaiki tata kelola dan manajemen internal. Tujuannya untuk mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi di level kebijakan maupun pelayanan publik. Ia menegaskan, tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Budi menambahkan bahwa penguatan sistem ini sejalan dengan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang diadopsi pemerintah sejak 2018. Pendekatan berbasis sistem dianggap lebih efektif dibanding sekadar mengandalkan penindakan hukum setelah korupsi terjadi.
KPK Tegas Usut Kasus Kemenaker dan Ingatkan Reformasi Pelayanan Publik
KPK juga menegaskan keseriusannya dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Budi mencontohkan kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersama 10 tersangka lainnya.
“Sebagai contoh, dalam perkara di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK menangani dua kasus terkait penggunaan tenaga kerja asing dan sertifikasi K3. Kedua perkara itu menyangkut pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelas Budi.
Ia menekankan, praktik korupsi di sektor pelayanan publik berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, KPK mendorong Kemenaker dan lembaga terkait segera memperbaiki sistem pengawasan serta transparansi perizinan agar publik mendapatkan pelayanan optimal.
Selain tindakan hukum, KPK juga menyoroti pentingnya pembangunan budaya integritas di kalangan aparatur negara. “Aspek pencegahan menjadi hal penting dengan internalisasi nilai-nilai integritas dan antikorupsi. Sistem yang akuntabel harus didukung personel berintegritas,” tegas Budi.
Dalam konteks lebih luas, evaluasi KPK terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan harapan agar kebijakan antikorupsi menjadi agenda lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan berbasis digital, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.
KPK menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ke depan, kolaborasi antara KPK, kementerian, dan lembaga pemerintah menjadi kunci untuk mempersempit celah korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Evaluasi dan masukan KPK ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada komitmen bersama antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.
Baca Juga”Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasar Kinerja“
Leave a Reply